Apr
14
2011

makalah kasus citibank

Kasus Citibank dan BNI
Kasus Bank BNI
Internal System PT Bank Negara Indonesia Tbk menyampaikan pada tanggal 20 Desember 2010 telah berhasil mendeteksi adanya transaksi mencurigakan senilai Rp4,5 miliar.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3) manajemen BNI menjelaskan transaksi tersebut setelah diverifikasi oleh petugas Emiten, ternyata diketahui palsu. Keberhasilan BNI dalam mendeteksi dan mencegah terlaksananya transaksi mencurigakan ini, merupakan hasil dari kejelian staf yang melihat irregularities pada transaksi tersebut.
BNI telah mencegah terjadinya transaksi, sehingga tidak timbul kehilangan dana. Kerugian yang timbul adalah nihil. Selanjutnya BNI melaporkan kepada yang berwajib dengan membuat laporan kepada kepolisian pada tanggal 23 Februari 2011.
BNI menyambut baik keberhasilan Polri dalam mengungkap tersangka pelaku dibalik upaya tindak pidana, yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 yang lalu.
BNI juga membenarkan bahwa salah satu dari tersangka adalah wakil kepala cabang BNI, yaitu Cabang Margonda. Mengenai sejauh mana keterlibatan staff yang bersangkutan, saat ini sedang dalam pengembangan penyelidikan pihak yang berwajib. Staf tersebut saat ini tidak menjalankan tugas perbankan, menunggu hasil penyidikan yang berwajib.
Sebelumnya diberitakan, dalam menjalankan aksinya, sindikat upaya pembobolan rekening Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI cabang Gambir sebesar Rp4,5 miliar menggunakan modus operandi yang cukup canggih dan lihai.
Menurut Kasat Fiskal Moneter Devisa, AKBP Arismunandar saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/3), upaya pembobolan dana kredit Bank BNI ini dilakukan dengan cara pemalsuan surat telex perintah pemberian dana kredit kepada sebuah unit usaha menengah.
AF yang merupakan otak pelaku, bekerja sama dengan JKD yang merupakan orang dalam Bank BNI, yang kemudian memberitahu dan mengajarkan bagaimana cara membobol bank tersebut, dengan memalsukan telex perintah pencairan dana. “AF kemudian membuat perusahaan fiktif bernama PT Bogor Jaya Elektrindo, dan membuka rekening di BNI, cabang Gambir dengan setoran Rp50 juta pada 19 Desember tahun lalu, untuk mengajukan kredit di SKM Bank BNI,” ucap Arismunandar.
Selanjutnya AF dan komplotannya membuat telex palsu pemberian kredit senilai Rp4,5 M ke perusahaan fiktif, dengan nomor test key telex yang bisa lolos, karena dibocorkan oleh JKD. “Karena nomer test key itu dibocorkan oleh orang dalam, maka telex palsu tersebut lolos diproses, karena dianggap merupakan telex resmi dari kantor pusat BNI,” jelas Aris.
Dari hasil penyelidikan terhadap AF, diketahui rencana tersebut telah disiapkan selama 4 bulan sebelum mereka melakukan aksinya. “JK dan AF merupakan teman lama, JK yang mengajarkan AF cara membobol, dan AF kemudian yang mengendalikan sindikat ini. Motifnya para pelaku ingin mendapatkan dan Rp4,5 M hanya dengan Rp50 juta. Kalau dapat Rp4,5 M itu dibagi dua, setengah untuk JKD dan sisanya dibagi ke kelompok AF,” tutup Arismunandar.
Atas tindakannya para pelaku dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Pasal 49 ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.(inilah.com)
Kasus Citibank
Jakarta – Polisi membongkar kasus penggelapan dana nasabah private banking Citibank. Polisi menahan Malinda Dee dan menetapkan teller Citibank berinisial D jadi tersangka. Namun polisi menegaskan kasus ini terjadi karena pengawasan Citibank lemah.
“Ini karena ada kesempatan, lemah di sistem pengawasan,” kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi saat dihubungi, Rabu (6/4/2011). Malinda memegang sekitar 500-an nasabah. Karena sudah dipercaya, dengan mudah dia memindahkan dana nasabah ke rekeningnya dan sejumlah perusahaan. Malinda juga bermodal blangko kosong meminta tanda tangan nasabahnya.
“Kita saat ini sedang melihat apa ada kaitan dengan pejabat yang bertanggung jawab. Apakah ini ada suatu konspirasi, karena Malinda kan petugas resmi,” imbuhnya.
Malinda dibidik pasal penggelapan dan money laundering. Polisi berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kalangan perbankan. “Aturan dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan yang berlaku,” tuturnya. (detik news)
Kelemahan keamanaan Perbankan
Kasus pembobolan dana nasabah Citibank dan BNI membuat kisruh berbagai pihak. Aksi saling tuduh menuduh atas kelalaian masing-masing pihak terus berlangsung. Kini standart operational procedure (SOP) Bank-bank di Indonesia mulai dipertanyakan.
Sebenarnya Pembobolan Bank bukan hal baru di Indonesia, karena sejak tahun 2002 lalu sejumlah kasus pembobolan bank terus terungkap. Sebelumnya, kasus pembobolan bank yang menghebohkan terjadi pada Bank BNI pada tahun 2003. Kasus itu melibatkan orang dalam bank tersebut yang membuat LC fiktif. Sejauh ini kasus pembobolan BNI adalah yang terbesar yaitu merugikan negara hingga Rp1,7 triliun. Kasus pembobolan bank kembali terungkap pada awal 2009 yang dimulai dengan kasus pembobolan BII senilai Rp15 miliar juga diikuti dengan kasus pembobolan Bank Mandiri, Bank Mega hingga Bank BCA yang merugikan miliaran rupiah. Sementara, Kasus yang terjadi di awal tahun ini terjadi pada Bank Mandiri yang dibobol sebesar Rp18,7 miliar juga Bank Danamon senilai Rp3 miliar. Sedangkan Kasus terakhir yang menghebohkan adalah pembobolan dana nasabah di Citibank yang melibatkan seorang karyawan citibank sendiri senilai Rp17 miliar. Terakhir kasus pembobolan bank nyaris dilakukan oleh Manager Bank BNI, namun aksi tersebut berhasil digagalkan.
BI sendiri menilai kasus pembobolan dana nasabah Malinda Dee merupakan bentuk kolusi yang dilakukan. Oleh sebab itu, bank sentral berkilah kasus kolusi di industri perbankan tidak akan bisa terdeteksi menggunakan sistem dengan teknologi canggih apapun.
“Itu yang berkali-kali saya katakan yang banyak tidak dipercaya kawan-kawan DPR ini, sulit kalau sudah kolusi itu,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,Rabu Malam (6/4/2011).

“Sistem itu sudah dibuat dengan baik, eh jika ada kolusi, kan gitu, sulit itu. Yang bisa tahu hanya dukun,” imbuh Deputi BI bidang Sistem Pembayaran ini.
Budi Rochadi mengatakan, bank sentral pasti akan melakukan review secara mendalam dan memperbaiki sistem private banking ke depan. Tetapi, Budi Rochadi mengakui juga bahwa bank sentral terlalu mempercayai Citibank. Hal ini didasarkan ketika pengawas BI meminta melakukan rotasi RM Citibank untuk digantikan secara rutin tetapi tidak dilakukan oleh Citibank.

Rekomendasi kita akan lebih “Kita nanti perbaikilah, kita semua perbaiki. Kita ada kelemahannya dalam pengawasan ini. Mengapa kok kita terlalu mudah percaya dengan alasan dari bank ini mungkin kita akan lebih strong.strong kedepan,”paparnya.
Di tempat yang sama Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan kasus pembobolan dana nasabah seperti ini menjadi kelemahan bank sentral. Pasalnya sebelum kasus Citibank, ada juga oknum atau pemilik Bank Century yang membobol juga dana para nasabahnya.

“Ini kan jadi terlihat, lagi-lagi BI tidak bisa mengawasi lebih baik. Ini jadi kelemahan BI untuk lagi dan lagi dibobol,”tuturMaruarar
Politisi PDIP ini mengancam untuk mengurangi anggaran teknologi early warning system ketika sebuah oknum masih mempunyai celah untuk melakukan kejahatan. “Lebih baik dikurangi anggaran-anggaran soal early warning system di BI karena semua percuma,” kata Maruarar.
Seperti diketahui, dua kasus yang membelit Citibank membuat bank yang bermarkas di AS ini dipanggil DPR. Dua kasus yang menggegerkan adalah penggelapan dana nasabah oleh Malinda Dee alias Inong Malinda yang merupakan mantan relationship managernya dan bertugas menangani nasabah-nasabah kaya. Kasus lainnya adalah tewasnya Irzen Octa selagi mengurus tunggakan kartu kreditnya, dan diduga akibat perlakuan kasar debt collector yang disewa Citibank dari pihak ketiga.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan penagih utang atau yang populer disebut sebagai “debt collector” seharusnya tidak boleh digunakan oleh bank untuk menagih utang para nasabah.

“Saya berpendapat `debt collector tidak boleh dipergunakan,” ujarnya usai pengucapan sumpah hakim konstitusi Anwar Usmandi Istana Negara, Jakarta.
Patrialis berpendapat penggunaan penagih utang oleh bank sebenarnya cacat hukum dan ia mengimbau agar bank tidak menggunakan jasa mereka untuk menagih utang nasabah.

“Diimbau untuk tidak melalukan seperti itulah. Sebaiknya tidak ada `debt collector. Alasannya sudah kita lihat, ini ada `accident? besar sampai orang meninggal dunia. Ini kan contoh konkret,” tuturnya.

Ia berpendapat peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum sebagai akibat samping dari kegiatan para penagih utang yang main hakim sendiri.

“Ini kan yang kita dapatkan informasinya begitu, walaupun kita tidak berada di sana. Ini kan bagian dari `excess` akibat yang timbul karena main hakim sendiri. Pelanggarannya memaksa orang seperti itu bagaimana. Apalagi sampai pada tingkat penganiayaan,” tuturnya.

Patrialis mengatakan tanpa menggunakan jasa penagih utang sebenarnya bank bisa melakukan penagihan kepada nasabah melalui dua model yang berlaku dalam simpan meminjam.

“Pertama, ada yang namanya fiducia. Fiducia itu juga satu pengakuan yang diberikan oleh negara apabila terjadi kemacetan dalam pinjam-meminjam, itu bisa dilakukan penyitaan dengan bekerjasama dengan aparatur negara yang diberikan legalitas,” jelasnya.

Sedangkan untuk pinjam meminjam yang melibatkan benda tidak bergerak atau hipotek, lanjut dia, bisa diterapkan eksekusi penyitaan tanpa proses persidangan di pengadilan.

“Ini bisa kita jadikan satu model untuk ke depan. Dua cara itu harus bisa diterapkan bersama-sama dengan aparatur pemerintahan,” demikian Patrialis.

Sementara itu, Bank Indonesia belum akan menutup operasional Citibank setelah terjadinya 2 peristiwa menggegerkan yakni pembobolan dana nasabah oleh mantan Relationship Manager (RM) Malinda Dee dan tewasnya nasabah Irzen Octa. BI hanya bisa menghentikan sebagian operasional Citibank yang dianggap merugikan.

“Saya tidak tahu (kemungkinan Citibank ditutup), ini kan perlu dipertimbangkan semuanya kalau mau ditutup operasinya. Ada pertimbangan politik, kita tidak bisa putuskan sendiri,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Meski demikian, lanjut Budi, BI bisa menghentikan sementara operasional divisi tertentu misalnya pada bagian private banking karena ada masalah bisa saja diambil tindakan oleh BI.

“Kan kita bisa suspend. Kita sekarang kan sudah melakukan suspend di private banking,” ungkapnya.

Budi mengatakan jika terkait penutupan bank masih harus dipertimbangkan lebih jauh karena akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

“Itu tergantung (penutupan bank), kan masih ditimbang-timbang lagi. Tetapi jelas akan ada pengaruh terhadap perekonomian,” ujar Budi.

“Karena dia bagian dari perkonomian indonesia. Kalau penanganan dari kita tidak bagus, ini kan akan mempengaruhi kepercayaan investor ke indonesia. Ini semua perlu kita pertimbangkan dengan bagus,” imbuh Deputi Gubernur bidang Sistem Pembayaran ini.

Oleh karena itu, lanjut Budi Citibank lebih dahulu akan dikenakan sanki. Pertama yang akan dilakukan BI adalah melakukan fit and proper test lagi kepada pengurus bank.

“Kita ada aturannya kasih sanksi itu. Di fit and proper dulu, begitu yakin, baru kita beri sanksi,” kata Dia.

Lebih jauh Budi mengatakan, skema pengaturan di Wealth Management dan private banking memang sudah ada, tetapi bank sentral akan tetap melakukan review. Dimana ada kelemahannya akan dicari, tetapi BI menurut Budi tidak boleh gegabah melarang dan memberikan sanksi.

Terkait kasus debt collector menang cukup ada banyak Anggota yang ingin menghapus skema dari debt collector. Namun, Budi mengatakan akan hal tersebut bisa dilakukan tetapi memang cukup sulit bahkan tidak bisa.

“Tidak bisa, kan masih banyak bank yang melakukan ini. Tidak bisa secara khusus BI melarang Citibank karena harus berlaku secara umum. kita harus lihat hasilnya dari polisi seperti apa,” ungkapnya. (fn/d2t/ant) www.suaramedia.com
Control terhadap kasus Citibank
Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan bank sentral menemukan standar SOP Citibank tidak dijalankan secara baik. BI menemukan bahwa Citibank tidak melakukan rotasi pegawai secara berkala, kurangnya pengawasan oleh supervisor terhadap bawahan, kurang ketatnya sistem pengawasan internal terhadap kegiatan operasional Citigold.
Citibank enggan buka-bukaan soal modus operasi penipuan dana nasabah hingga miliaran rupiah yang dilakukan mantan karyawatinya berinisial MD. Kasus ini disebut Citibank terisolasi dan sedang ditangani pihak polisi.
“Kasus ini adalah kasus terisolasi dari eks karyawan dan sedang dalam investigasi dan sudah ditangani polisi,” ujar Managing Director and Countr Business Manager Tigor Siahaan ketika ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (30/3/2011).
Saat ditemui, Tigor enggan mengatakan pola penipuan yang dilakukan oleh MD. Bahkan jumlah nasabah dan uang yang digelapkan juga ditutup rapat-rapat olehnya.
“Tidak ada nasabah yang dirugikan sama sekali dari kasus ini,” jelas Tigor.
Setelah mencuatnya kasus penggelapan dana nasabah tersebut, ujar Tigor, semua nasabah Citibank sudah dihubungi dan dijelaskan mengenai duduk masalah tersebut. “Mereka (nasabah) cukup happy dan puas dengan kondisi sekarang,” imbuh Tigor.
Sejak kasus ini menguak, Tigor mengakui pihaknya meningkatkan pengawasan internal sehingga kasus ini tidak terjadi di tempat lainnya.
Seperti diketahui, polisi telah mengamankan mantan karyawan Citibank yang diduga menggelapkan dana hingga miliaran rupiah. Mantan karyawan itu adalah MD alias Malinda Dee. Ia merupakan salah seorang karyawati Citibank senior. Selain MD, polisi juga menangkap D, teller Citibank yang diduga ikut serta dalam pembobolan tersebut.
Malinda dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU no 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU no 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU no 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.
Citibank telah menyampaikan rilis mengenai kasus ini. Citibank menjamin perlindungan bagi nasabahnya terkait kasus penggelapan dana Rp 17 miliar itu. Citibank menegaskan semua nasabah aman dan akan diberi penggantian bagi yang dirugikan.
“Adalah komitmen kami untuk melindungi kepentingan nasabah kami, termasuk secepatnya mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah yang hilang melalui transaksi tidak sah di dalam rekening mereka secara adil dan tepat waktu,” kata Director Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia, Ditta Amahorseya beberapa waktu lalu. (sumber :Ttempointeraktif)
Bank Indonesia (BI) saat ini sedang menindaklanjuti dua kasus yang melanda Citibank, yakni permasalahan debt collector dan pembobolan dana nasabah.

“Terhadap dua kasus Citibank, kami sedang menindaklanjuti mendalam. Akan tetapi, untuk melanjutkan penelitian yang mendalam, butuh bahan masukan penyempurnaan peraturan,” tukas Gubernur BI Darmin Nasution, saat pemanggilan oleh DPR bersama Citibank dan Kepolisian, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Dia menambahkan, bila BI akan melakukan hal tersebut melalui beberapa langkah, yakni me-review perlindungan terhadap nasabah, private banking, hingga pembatasan maksimum pemilikan kartu kredit.

“BI akan melakukan pengawasan yang lebih mendalam. Dari sisi pengelolaan, bank dituntut lebih disiplin, internal kontrol bank bertanggung jawab melakukan edukasi kepada nasabah, terhadap produk yang ditawarkan. Agar nasabah lebih memahami,” tegasnya.

Di mana produk maupun risiko dapat mendorong partisipasi nasabah, seperti adanya permasalahan dengan debt collector, sehingga perlunya peraturan perbankan ke lembaga keuangan lainnya. Ini karena menyangkut perlindungan nasabah, dan tatanan aturan main jasa debt collector di berbagai bidang.

“Perlunya kejelasan melembagakan tersebut dalam UU seperti di Amerika dan Australia. Ini harus jadi hemat anggota pemerintah dan hemat dewan ke depan,” pungkasnya.(okezone.com)
Membangun Built-In Control Perbankan
Kalangan perbankan harus mampu membangun sistem dan lingkungan kontrol yang baik, sehingga setiap bentuk dan keinginan untuk membobol bank akan dapat terdeteksi secara dini. Internal kontrol yang perlu dibangun adalah yang built-in seiring dan sejalan dengan transaksi yang dilakukan nasabah.
Hampir dalam setiap kasus pembobolan bank, maka yang sering muncul ke permukaan adalah fenomena saling menyalahkan. Ada saja ungkapan klise yang muncul. Ada, misalnya, pihak yang menyalahkan Bank Indonesia (BI), bahwa BI-lah yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas setiap kasus pembobolan bank. Di lain pihak, ada pakar yang menyalahkan sistem pengawasan bank yang sangat lemah, sehingga bisa dengan gampang dibobol para “penjarah bank kelas kakap”. Ada lagi pihak lain yang beropini menyalahkan sistem pengawasan internal bank yang bersangkutan, yang masih sangat lemah dan seterusnya.
Pendek kata, semua pihak (pakar, pengamat dan mereka yang mengaku praktisi) yang ikut berbicara mengomentari terjadinya kasus pembobolan bank, sering hanya mencari kambing hitam. Sangat jarang ada pihak yang mau mengungkapkan, bagaimana memberikan solusi yang komprehensif, sehingga kasus dan kejadian semacam ini tidak akan berulang di kemudian hari. Rasanya kita memang tidak perlu saling menyalahkan (meski secara hukum tetap harus diproses, siapa saja yang bersalah), namun ada baiknya mencarikan solusi yang memadai, sehingga fenomena semacam itu tidak berulang lagi di kemudian hari.
Ulasan di bawah ini hanya sekedar lontaran dan pancingan awal, bagaimana perlunya menciptakan built-in control (kontrol terpasang tetap) dalam setiap transaksi perbankan, sehingga berbagai fraud dan keinginan untuk melakukan tindak kejahatan keuangan dapat dicegah atau bisa dieliminasi seminimal mungkin. Sebab, selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap setiap transaksi perbankan masih bersifat pasca atau post-transaction, yang dikenal sebagai audit pasca transaksi, bukan pengawasan yang beriringan sejalan dengan terjadinya transaksi perbankan.
Selama ini, yang menjadi kelemahan mendasar lembaga keuangan di Indonesia termasuk industri perbankan adalah sistem internal kontrol yang belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam menghadapi iklim kompetisi perbankan yang kian ketat, dan juga gonjang-ganjing ekonomi-politik menjelang pemilihan umum (pemilu) mendatang, maka kalangan perbankan harus semakin mengencangkan ikat pinggang dalam aspek pengawasan bank. Kontrol terhadap setiap transaksi bank harus dilakukan ekstra-ketat, karena kemungkinan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan bank atau bahkan fenomena money loundering (pencucian uang) atas uang haram (hasil tindak pidana kejahatan).
Kalangan perbankan harus mampu membangun sistem dan lingkungan kontrol yang baik, sehingga setiap bentuk dan keinginan untuk membobol bank akan dapat terdeteksi secara dini. Internal kontrol yang perlu dibangun adalah yang built-in seiring dan sejalan dengan transaksi yang dilakukan nasabah. Dengan demikian, setiap bentuk fraud atau tindakan amoral lainnya akan dapat dicegah atau kalaupun sudah terjadi, dapat dieliminasi, sehingga kerugian yang muncul dapat tereduksi sekecil mungkin. Tantangannya adalah membangun sistem built in control, sehingga setiap transaksi yang terjadi senantiasa dapat terawasi dengan baik, tanpa harus melampaui beberapa hari, sehingga terjadi akumulasi kerugian yang demikian besar.
Pertama, dalam setiap transaksi perbakan harus diawasi oleh minimal satu atau lebih supervisor, sehingga setiap transaksi tidak dapat dilakukan hanya oleh seorang petugas bank. Dalam kalangan perbankan sudah dikenal adanya istilah dual control atau bahkan triple control, untuk mengontrol jalannya sebuah transaksi. Bagian operasional, misalnya, tidak bisa merangkap bagian customer service, karena keduanya saling melakukan fungsinya dual control. Tak aneh, kalau dalam pengucuran kredit muncul istilah komite kredit cabang (KKC) yang menggambarkan proses dual control itu.
Dalam transaksi real time gross setlement (RTGS) untuk pengiriman uang di atas Rp 100 juta, misalnya, selama ini sudah dibangun sistem kontrol ganda yang melibatkan tiga pihak yang berbeda, yakni bagian construct (pelaksana penginputan data), kemudian supervisor I bagian pre-approval dan supervisor ke II final-approval (pejabat bank yang berbeda). Dengan demikian, apabila ada kesalahan yang menuju ke tindak kejahatan, sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Oleh sebab itu, apabila fungsi semacam ini belum ada di sebuah cabang, perlu dilakukan dan kalau sudah ada perlu dipertajam lagi.
Kedua, seiring dengan terbentuknya sistem kontrol tersebut, perlu dibentuk tim audit internal, yang senantiasa mampu mengawasi setiap transaksi harian yang dilakukan petugas bank. Dalam kalangan perbankan dikenal dengan sebutan satuan kerja audit internal (SKAI). Ke depan, setiap kantor cabang sebuah bank, idealnya dilengkapi dengan petugas SKAI, sehingga setiap bentuk kejahatan akan dapat tercium dan terdeteksi secara dini, tanpa harus berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sehingga akumulasinya akan semakin membesar. Tim ini langsung di bawah kantor pusat, sehingga tidak memiliki kepentingan dengan target-target cabang dan obyektif.
Tugas utama SKAI adalah mengecek kebenaran dan keakuratan transaksi yang terjadi pada hari itu. Jadi, semua transaksi yang mulai dari start of day hingga end of day diperiksa kebenaran dan keabsahannya. Jika ada yang mencurigakan dan aneh, petugas SKI bisa langsung menelusurinya pada hari berikutnya tanpa harus menunggu beberapa hari. Petugas SKAI tidak berada di bawah Kepala Cabang, namun bertanggung jawab langsung kepada direksi. Dengan demikian, indepensinya tidak perlu diragukan lagi. SKAI pada dasarnya kepanjangan tangan audit Kantor Pusat di kantor cabang.
Dengan terbentuknya pengawasan yang built-in tersebut, maka pengawasan eksternal (baik dari kantor pusat maupun dari BI) hanyalah sebagai kontrol sekunder. Toh, pengawasan eksternal ini juga tidak bisa efektif dilakukan setiap hari, paling dilakukan secara acak. Kendati demikian, BI sebagai otoritas pengawas perbankan tetap harus lebih meningkatkan frekuensi pengawasannya terhadap bank-bank, baik kualitas maupun kuantitasnya ke semua cabang. Sehingga, sistem pengawasan berlapis (ganda) akan tercipta dengan sinergis. Kalau ini yang terjadi, berbagai tindakan nakal dan amoral (baik dari nasabah maupun dari kalangan internal) akan bisa dikurangi secara drastis.
Lebih dari itu, yang terpenting dari semuanya itu adalah perlunya menciptakan built in control dalam diri masing-masing petugas bank (bankir), mengingat hampir 95 persen lebih kasus kejahatan dan pembobolan bank, pasti melibatkan orang dalam (internal karyawan). Internal kontrol dalam diri masing-masing karyawan bank inilah yang semestinya dibangun. Mereka harus memiliki mindset (pola pikir) dan karakter yang terpuji, serta moral yang lulus fit and proper test. Nilai-nilai kejujuran dan etika harus built-in didalam tindakan sesehari. Kalau fenomena ini yang berhasil dibangun, niscaya biduk perbankan akan dapat dijalankan dengan aman.
Kode Etik Bankir Indonesia (KEBI) sendiri sudah dengan gamblang menjelaskan bahwa seorang bankir tidak diperkenankan menerima hadiah atau imbalan yang bersifat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. Bankir harus bekerja seratus persen untuk kepentingan bank, bukan kepentingan pihak lain dan independen. Kejujuran seorang bankir adalah di atas segalanya. Dengan modal semacam ini, hantu-hantu perbankan (dari luar) boleh saja gentayangan, namun tidak akan mengganggu jalannya operasional perbankan.
Peran BI mengawasi perbankan Indonesia
Salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan sbb:

1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung.
4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan tugas-tugas tersebut di atas ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Terkait dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, salah satu upaya untuk meminimalisasi internet fraud yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).

1. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet(InternetBanking).
Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
a. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.
b. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.
c. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:

1) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:
a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut.
b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank.

2) Pengendalian pengamanan (security control)
a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking.
b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.
c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.
d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.
e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking.
f) Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking.
g) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database.
3) Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
a) Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet banking.
b) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking.
c) Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet banking.
d) Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa internet banking.
e) Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut.

Sarbanes-Oxley
Konggres Amerika Serikat menetapkan undang-undang keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act 2002 (Sarbox) pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Representative Michael Oxley dan disahkan oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Kasus ini merupakan salah satu contoh tidak adanya Good Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini. Undang-undang ini juga disebut-sebut sebagai perubahan terbesar dalam pengaturan pengelolaan perusahaan dan pelaporan keuangan sejak Undang-Undang Keuangan pertama kali ditetapkan di tahun 1933 dan1934. Sarbox terdiri dari 130 halaman dan terbagi menjadi 11 bab.
Perdebatan penerapan Sarbanes Oxley Act di Indonesia
Sarbanes Oxley Act bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor pasca skandal akuntansi dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Secara umum SOA mengatur tentang Akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance, yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan komite audit yang independen, pembatasan kompensasi eksekutif dan lain-lain. Sehingga pada intinya SOA memberikan persyaratan bagi sebuah perusahaan terhadap pengendalian internalnya.
Perdebatan mengenai untung rugi penerapan SOA masih terus terjadi. Para pendukungnya merasa bahwa aturan ini diperlukan dan memegang peranan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional dengan antara lain memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Sementara para penentangnya berkilah bahwa SOA tidak diperlukan dan campur tangan pemerintah dalam manajemen perusahaan menempatkan perusahaan-perusahaan pada kerugian kompetitif terhadap perusahaan asing.

Leave a Reply